Diberitakan dari CNBC Indonesia - Kelanjutan program pembangunan prasarana pengontrolan banjir Jakarta dan sekitarnya telah dijalankan oleh pemerintah pusat. Melainkan proyek-proyek itu terhambat pada pembebasan lahan. Hal ini membuat sederet proyek anti-banjir itu macet.
Pertama, adalah proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Dari rencana pembangunan tanggul normalisasi sepanjang 33,69 Km, tetapi realisasinya baru mencapai 16,19 Km.
Kepala Balai Besar Kawasan Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, menerangkan bahwa mandeknya proyek ini karena terkendala pembebasan lahan.
Kedua, kendala serupa dialami proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Proyek ini juga macet dan sekarang pengerjaan konstruksinya belum sampai 50%.
Secara terperinci, pekerjaan fisik Bendungan Ciawi ketika ini mencapai 44%, meskipun Bendungan Sukamahi baru 35%. Adapun pelaksanaan pembebasan lahan, kini Bendungan Ciawi mencapai 92,12% dan Sukamahi 90,31%.
Inspirasi pembangunan dua bendungan ini sebetulnya telah ada tahun 2005. Rencana itu baru dilanjutkan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan proyek. Kedua bendungan hal yang demikian direncanakan selesai pada akhir 2020, padahal sempat ditargetkan selesai pada 2019.
Dua bendungan ini ditargetkan dapat mereduksi kontribusi banjir ke Jakarta, diinginkan bisa mereduksi aliran jadi hanya 30% dari sempurna aliran air ke Jakarta.
Ketiga, pembangunan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).
Proyek ini dimulai pada 18 Februari 2015. Sayangnya setelah sempat ditargetkan tuntas medio 2019 tapi belum tuntas sebab terkendala pembebasan lahan.
Soal pembebasan lahan, sudah ada upaya percepatan proses Sudetan Sungai Ciliwung sudah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR Balai Besar Kawasan Sungai (BBWS) Ciliwung - Cisadane Ditjen Sumber Tenaga Air ke Gubernur DKI pada tanggal 26 Desember 2019.
Masyarakat setempat sudah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter.
Problem pembebasan lahan memang jadi biang kerok macetnya sejumlah proyek penanganan banjir. Dia menyebut, masyarakat punya beraneka alasan menolak pembebasan lahan.
Sebab, banyak dari mereka yang telah telanjur nyaman tinggal di tempatnya bermukim selama ini. Ada kesusahan membangun ekosistem baru pada lahan baru.
Keempat, Kementerian PUPR punya satu lagi jurus anti banjir yang masih dalam tahap perencanaan. Pengontrolan ini, bendungan akan dibangun di Bekasi, Jawa Barat.
Kementerian PUPR telah membuat Perencanaan Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dilaksanakan value engineering kepada perencanaan hal yang demikian dan segera ditindaklanjuti dengan profesi lahiriah konstruksinya.
Adapun proyek bendungan ini, ia belum memberikan bocoran secara lengkap. Pengontrolan terang saat ini pihaknya masih mengerjakan kajian.
Source :
cnnindonesia.com
cnbcindonesia.com
https://www.adipranaindovesco.com/about-2/